Pasalnya, padu anggaran Bagian Kesra Pemkab Tanah Bumbu membengkak hingga Rp160 miliar.
Padahal, pada rapat paripurna Januari lalu, anggaran Kesra telah disepakati hanya Rp52 miliar. Namun, membengkak hingga Rp108 miliar atau 200 persen lebih.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Kepala Bagian Kesra Pemkab Tanah Bumbu, Zaki Yamani mengatakan, kenaikan anggaran ini berasal dari perubahan yang di anggarkan Bapenda.
“Namun, kami berencana akan mengkaji ulang bersama BPK tentang ini,” ujarnya, Kamis (06/07/25).
Mengejutkannya, dalam rincian pembengkakan anggaran ini, sejumlah alokasi dinilai anggota Komisi II DPRD super fantastis. Sebab, anggaran yang dialokasikan dalam bentuk hibah ke beberapa yayasan mencapai puluhan miliar.
Salah satunya hibah untuk Yayasan Pesantren Salafi di Kecamatan Mentewe mencapai Rp40 miliar. Kemudian Yayasan Mualaf di Desa Poliwali, Kecamatan Batulicin sebesar Rp20 miliar.
Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin menilai, dana hibah untuk salah satu pondok pesantren di Kecamatan Mentewe itu terlalu fantastis.
“Ini tentu sangat fantasti, apalagi setahu saya santri di pondok tersebut masih terbilang sedikit,” katanya.
Dengan ini, ia meminta Kesra meninjau ulang pemberian dana hibah harus diverifikasi dan dikaji sesuai keperluannya
“Jika daerah masih perlu anggaran untuk pembangunan, maka anggaran harus dialokasikan terlebih dahulu kesana,” sambungnya.
Dalam rapat ini, Komisi II DPRD Tanah Bumbu memutuskan menolak pembengkakan anggaran milik Kesra tersebut.
“Kami hanya menyetujui pagu anggaran Rp52 miliar yang disepakati dalam paripurna. Namun jika masih berubah dan dijalankan oleh eksekutif, kami tidak bertanggung jawab,” tukasnya.
0 Komentar