Dalam pertemuan ini, Pemkab Tanbu diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, yang mengikuti rapat melalui zoom meeting di Kantor Bupati Tanbu.
Tujuan dari Rakoor pengendalian inflasi ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing.
Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang telah berhasil dalam mengendalikan inflasi, serta mendorong daerah lain untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pengendalian harga inflasi.
Dalam konteks insentif fiskal tahun 2023, pemerintah memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berhasil dalam mendukung pengendalian inflasi berdasarkan penyesuaian yang telah dilakukan.
Untuk tahun ini, insentif fiskal terkait inflasi daerah mencapai total pagu sebesar Rp 660 miliar.
Sebanyak 34 daerah di seluruh Indonesia akan menerima alokasi insentif fiskal ini, dengan kategori pengendalian inflasi daerah dibagi menjadi 3 Provinsi, 6 Kota, dan 25 Kabupaten untuk periode ketiga.
Pada tahun 2023, alokasi insentif mencapai total sebesar Rp 340 miliar, dengan alokasi tertinggi sebesar Rp 11,9 miliar dan Rp 8,5 miliar.
Sehingga, total insentif fiskal yang diberikan pada tahun berjalan terkait inflasi mencapai sekitar Rp 1 triliun.
Evaluasi kinerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan tingkat inflasi yang dicapai, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, serta jumlah laporan harian yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Mendagri dalam pengendalian inflasi di Kabupaten/Kota.
Rakoor Pengendalian Inflasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dengan kehadiran Menteri Keuangan, BPS, Badan Pangan Nasional, dan instansi terkait lainnya.
0 Komentar