"Kami berbareng Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali perjuangkan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru tersebut nang sempat terhenti," ujar Ketua Komisi III H Sahrujani di Banjarmasin, Selasa.
Wakil rakyat asal wilayah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu mengaku, usulan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru belum masuk di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia sampai saat ini.
"Walau belum masuk program Kementerian PUPR, kita tak putus asa dan terus perjuangkan hingga terwujud," kata Sahrujani sesudah rapat berbareng Dinas PUPR provinsi setempat.
Ia menambahkan, rapat berbareng Dinas PUPR Kalsel tersebut membicarakan rencana program mereka Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat bersama, 4 September lampau itu Dinas PUPR Kalsel pada 2024 memprioritaskan 11 program di antaranya pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru.
Keberadaan Jembatan Pulau Laut Kotabaru Tanah Bumbu, "itu kelak bukan hanya semakin membuka keterisolasian wilayah timur/tenggara Kalsel tersebut, tetapi membantu pengembangan perekonomian setempat guna menunjang pertumbuhan serta perkembangan ekonomi nasional.
"Apalagi wilayah timur/tenggara Kalsel nang meliputi Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Bumbu) mempunyai sumber daya alam (SDA) cukup potensial, baik berupa tambang maupun pertanian secara umum, termasuk sumber daya kelautan dan perikanan," demikian Sahrujani.
Sebagai catatan pembangunan Jembatan Kotabaru itu sejak Tahun 2014 - 2015 dengan perencanaan pembiayaan awal lebih kurang Rp3 triliun dari Pemprov Rp500 miliar, Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar, sisa Rp2 triliun diharapkan dari pemerintah pusat.
Namun pembangunan Jembatan Kotabaru Tanah Bumbu itu terhenti lantaran belum ada kejelasan support pemerintah pusat, dan mulai Tahun Anggaran 2024 melanjutkan pembicaraannya.
(Kontak24jam.Net)
0 Komentar