Peninjauan juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten Tanah Bumbu.
Kegiatan ini merupakan upaya tindak lanjutan dari aduan masyarakat yang terjadi di lokasi tersebut, diduga akibat adanya aktivitas pertambangan batubara yang tidak terkontrol.
Pantauan media di ruas jalan Provinsi Km 171 ini mengalami retak dan penurunan sepanjang kurang lebih 300 meter dengan kedalaman kurang lebih 1 meter.
Pemerintah daerah akan membentuk tim teknis kajian terkait kerusakan pemukiman warga.
Kepala Tehnik Tambang PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (MJAB), Arifin Noor Ilmi, yang berada disekitar lokasi pertambangan mengatakan pihaknya bekerja berdasarkan acuan dan kajian lingkungan serta dengan perizinan yang lengkap.
"Perusahaan kami dalam melakukan pertambangan sudah sesuai dengan perizinan dan kajian lingkungan yang disetujui pemerintah," ujarnya kepada sejumlah media.
Ilmi menjelaskan, keberadaan IUP PT MJAB yang saat ini beraktivitas dengan titik lokasi terjadinya kerusakan jalan dan pemukiman warga cukup juah yakni berkisar antara 200-250 meter.
Kita ketahui bersama disekitar lokasi longsor juga terdapat pemegang perizinan lainnya yang melakukan pertambangan bahkan itu beraktivitas didepan IUP kami, yang notabene lebih dekat dengan lokasi terjadinya longsor.
"Sepengetahuan kami ada perizinan-perizinan lainnya yang sudah tidak berlaku atau tidak diperpanjang lagi serta sudah tidak beraktifitas. Namun sampai sekarang masih meninggalkan bekas galian tambang," imbuhnya.
Kemudian sambungnya, terkait masalah sosial lingkungan pihak perusahaan sudah memperhatikan warga disekitar tambang, baik itu berupa tali asih dan santuan setiap bulan juga telah berjalan.
Ilmi meminta pihak-pihak terkait harus lebih objectif dalam hal ini baik itu dari aspek keilmuan dan membantah tudingan yang selama ini beredar di masyarakat.
"Kami tidak menutup mata dan tidak benar PT MJAB tak memiliki itikad baik, kami punya bukti-bukti yang konkrit," pungkasnya. (Her/Rel)
0 Komentar