Denny, "Penetapan Tersangka kliennya Merupakan Buntut Konflik Dengan Pengusaha H.Isam.

JAKARTA, Kontak24jam.Net - Kuasa Hukum Mardani Maming, Denny Indrayana menuding penetapan tersangka kliennya merupakan buntut konflik dengan pengusaha Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Hal tersebut disampaikan Denny lantaran selama ini sudah banyak pihak yang harus berurusan dengan hukum usai berkonflik dengan pemilik PT Jhonlin Group itu. Karenanya, ia menilai kliennya tengah dikriminalisasi lewat penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak sedikit pengusaha di Kalsel (Kalimantan Selatan) jika berkonflik dengan Andi Samsudin Arsyad (Haji Isam) ini berhadap dengan kasus kriminalisasi," ujarnya kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, (12/7/22)

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) ini memandang, perkara yang menjerat kliennya di KPK tersebut bukan permasalahan hukum, melainkan murni akibat persaingan bisnis semata.
Denny mengatakan, dugaan tersebut juga telah disampaikan kliennya ketika menghadiri pemeriksaan di lembaga antirasuah sebelumnya.

"Itu (kriminalisasi) yang akan kita lihat dan akan buktikan pada saat proses salah satunya dalam proses praperadilan ini," ujarnya.

dikutip CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Haji Isam maupun Kuasa Hukumnya Junaidi untuk dimintai tanggapan terkait tudingan itu. Namun keduanya tidak menjawab pesan singkat dan telepon yang dilayangkan.

Sementara Plt. Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri menepis tudingan tersebut. Ia menegaskan penegakan hukum dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti alias tidak terkait dengan Haji Isam.

"Tidak ada kepentingan lain termasuk alasan Haji Isam. Ini murni penegakan hukum karena telah ditemukan adanya kecukupan alat bukti untuk menetapkan seseorang [dalam hal ini Mardani Maming] sebagai tersangka dalam perkara ini," ujar Ali kepada beberapa Media, "melalui pesan tertulis.

Sebelumnya, Mardani H Maming juga menyinggung nama Haji Isam usai diperiksa oleh tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/6/22) kemarin. Kepada wartawan, Mardani mengaku dimintai keterangan ihwal permasalahannya dengan salah satu raja batu bara Kalimantan itu.

Diketahui, sidang perdana Praperadilan Mardani  di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ditunda hingga pekan depan lantaran KPK selaku pihak termohon berhalangan hadir.

Mardani selaku Bendahara Umum (Bendum) PBNU mengajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan guna lolos dari proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Ia mendaftarkan permohonan pada Senin, 27 Juni 2022. Permohonan Praperadilan tersebut terdaftar dengan nomor perkara: 55/Pid.Pra/2022/PN jkt.sel. (Red)